Profil Kementerian Pekerjaan Umum

Tentang Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bertugas membangun dan memelihara infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

Sebagai salah satu kementerian tertua di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum telah hadir sejak awal kemerdekaan dan terus bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman. Setiap kilometer jalan yang diaspal, setiap jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai, setiap bendungan yang mengairi sawah-sawah produktif, dan setiap rumah yang menjadi tempat berteduh masyarakat adalah bagian dari dedikasi kementerian ini dalam mengabdi untuk bangsa.

Kementerian Pekerjaan Umum mengemban tugas mulia untuk mewujudkan infrastruktur yang andal, produktif, berkelanjutan, dan inklusif — infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi anak cucu kita di masa depan.

Sejarah Singkat

Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Tiga hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada 19 Agustus 1945, pemerintah membentuk Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari kabinet pertama Republik Indonesia. Ini menandai betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi para pendiri bangsa dalam mewujudkan negara yang berdaulat dan mandiri.

Di masa-masa awal kemerdekaan, Kementerian PU harus bekerja di bawah kondisi yang sangat terbatas — membangun dari puing-puing infrastruktur yang rusak akibat perang dan penjajahan. Dengan semangat persatuan dan keterbatasan sumber daya, kementerian ini berhasil meletakkan fondasi infrastruktur yang kelak menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Visi dan Misi

"Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang andal untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berdaya saing."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengemban empat misi utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam membangun Indonesia yang lebih baik:

Misi Kementerian PU

• Misi 1: Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal, berdaya saing, dan berkeselamatan untuk mendukung konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
• Misi 2: Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung ketahanan air, pangan, dan energi nasional.
• Misi 3: Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak, inklusif, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
• Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum meliputi pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, serta pembinaan konstruksi
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
• Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah
• Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Struktur Organisasi

Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri PU dibantu oleh jajaran pejabat tinggi yang memimpin unit organisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Landasan Hukum

Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum yang kuat:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan (sebagaimana telah diubah)
• Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
• Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum

Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan partisipasi publik yang terus diperkuat.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran, pengadaan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur melalui portal keterbukaan informasi publik (PPID) Kementerian PU. Selain itu, sistem whistleblowing yang terjaga kerahasiaannya tersedia bagi siapapun yang memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur nasional.